kemiskinan

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kemiskinan

          Masalah kemiskinan telah menarik perhatian besar dari banyak kalangan pada paruh daswarsa terakhir ini. Minat yang besar tersebut mencangkup betapa luasnya masalah kemiskinan, definisi dan sebab-sebab yang mengakibatkan timbulnya kemiskinan. menang benar bahwa masalah kemiskinan telah telah dibahas pada beberapa abad yang lalu dan di Indonesia telah di selidiki sejak awal abad ini oleh pemerintah kolonial. Akan tetapi , kemiskinan secara sistematik merupakan upaya yang relatif baru.

 Dari sini tentunya, te;ah dihasilkan beberapa kesimpulan penting yang sangat bergunaunatuk para pembuat dan pengambil kebijaksanaan dan keputusan dalam mengupayakan mengurangi kemiskinan. Barang kali kesimpulan secara umum akan mengatakan bahwa masalah kemiskinan ternyata teramat konfleks dan pemecahan-pemecahannya pun tidak terlalu mudah.

Masalah kemiskinan muncul karena ada sekelompok anggota masyarakat yang secara struktural tidak mempunyai peluang dan kemampuan yang memadai untuk mencapai tingkat kehidupan yang layak. Akibatnya, ia harus mengakui keunggulan kelompok masyarakat lainnya daalm persaingan mencari nafkah dan pemilikan aset produktif, sehingga semakin lama semakin tinggi. Dalam prosesnya gejala tersebut memunculkan persoalan baru yakni ketimpangan distribusi pendapatan

Berbagai Dimensi Masalah Kemiskinan

1. Ciri-ciri Kemiskinan

          Bank Dunia (1980) telah menunjukan adanya tiga dimensi (aspek dan segi) kemiskinan, yaitu :

          Pertama, kemiskinan multidimensional, artinya kerena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinan pun memiliki banyak aspek. Diliahat dari kebijakan umum kemiskinan meliputi aspek primer yang berupa miskin akan aset-aset, organisasi sosial politik, dan pengetahuan serta keterampilan  dan aspek sekunder yang berupa mikin akan jaringan sosial sumber-sumber keuangan dan informasi. Dimensi=dimensi kemiskinan tersebut memanifestasikan dirinya dalam bentuk kekurangan gizi, air dan perumahan yang tidak sehat, dan perawatan kesehatan yang kurang baik serta pendidikan yang juga kurang baik.

          kedua, aspek-aspek kemiskinan tadi saling berkaitan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini berarti, bahwa kemajuan atau kemunduran pada salah satu aspek dapat mempengarihi kemajuan atau kemunduran pada aspek lainnya.

          ketiga, bahwa yang mkskin adalah manusianya, baik secara individual maupun konektif. Kita sering mendengar perkataan kemiskinan pedesaan (rural poverty), kemiskinan perkotaan (urban poverty), dan sebagainya, namun itu bukan berarti desa dan kota an sich yang mengalami kemiskinan tetapi orang-orang atau penduduk atau juga manusianya yang menderita miskin. Jadi yang miskin adalah orng-orangnya, penduduk  atau manusianya.

2. Krriteria Kemiskinan

          menurut hasil penelitian Soyogyo, garis kemiskinan ditentukan dengan menggunakan konsumsi beras per kapita. Untuk daerah pedesaan ditentukan240 kg per kapita per tahun. Untuk mencari nilai konsumsinya, masing-masing kuantitas tersebut dikalikan dengan harga beras pada saat yang bersangkutan dan rata-rata anggota tiap rumah tangga (5 orang). Namun demikian tujuan pokok soyogyo sebenarnya bukan semata-mata menentukan garis kemiskinan, tetapi membandingkan beberapa kelas pendapatan keluarga. dengan pendekatan ini di maksudkan untuk melihat perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat dari masa ke masa.

          hal ini lebih dapat diterima karena kebutuhan hidup minumam orang selalu berkembang dari masa ke masa, demikian pula pengukuran pendapatan dengan ekivalen beras sering kali terpengaruh oleh harga, sehingga perbedaan tingakat kebutuhan minimum antar daerah kurang dapat mencerminkan perbedaan kesejahteraan yang tepat.

3. Kritik Terhadap Ukuran Kemiskinan

          kendatipun disadari bahwa ukuran kemiskinan telah disempurnakan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan untuk memahami persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, namun banyak kelemahan dan kekurangan terkandung dalam pengukuran-pengukuran tersebut. Pengukuran atas dasar pendapat ekivalen jelas terganggu oleh perbedaan harga.

Kebijaksanaan Dsar Pengentasan Kemiskinan

          Kebijakan penanggulan kemiskinan dapat dikatagorikan menjadi dua, yaitu : kebijakan yang tidak langsung di arahkan untuk menaggulangi kemiskinan. Upaya menciptakan ketentraman dan kestabilan situasi ekonomi, sosial dan politik nasional, mengendalikan jumlah penduduk, melestarikan lingkungan hidup dan menyiapkan kelompok masyarakat yang miskin melalui kegiatan pelatiahan secara tidak langsung menunjang upaya penggulangan kemiskinan. sementara itu, kebijaksanaanyang langsung ditujukan untuk mengulangi kemiskinan, mencangkup :

1.      pengembangan data dasar dalam menentukan kelompok sasaran (targeting)

2.      penyediaan kebutuahn dasar pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan

     3.  penciptaan kesempatan kerja seperti program magang ,program karya

A. Kebijakan tidak langsung

          Kebijakan tidak langsung di arahkan pada penciptaan kondisi yang menjamin kelangsungan setiap upaya penanggulangan kemiskinan. Kondisi yang di maksudkan antara lain adalah suasana sosial politik yang terancam, ekonomi yang stabil dan budaya yang berkembang. Upaya penggelolaan ekonomi makro yang berhati-hati melalui kebijakan keuangan keunagandan perpajakan merupakan bagian dari upaya menanggulangi kemiskinan. Pengendalian tingkat inflasi diarahkan pada penciptaansituasi yang kondusif bagi upaya penyediaan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan dengan harga yang terjangkau oleh penduduk miskin.

          Dipandang dari segi kependudukan, peningkatan jumlah penduduk yang jauh lebih cepat dibanding dengan penyedian jumlah barang dan jasa kan menurunkan tingkat kesejahteraan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk yang tidak setanding dengan laju pertumbuhan ekonomi akan menambah jumlah pengangguran. Umumnya rumah tangga dengan jumlah anggota rumah tangga yang besar akan mempunyai peluang besar untul memiliki anggota rumah tangga yang besar

B. Kebijakan Langsung

          kebijakanlangsung di arahkan kepada peran serta peningkatanperan serat dan produktivitas sumber daya manusia, khususnya golongan masyarakat berpendapatan rendah, melalui penyediaan kebutuhan dasar berupa pangan, sandang, perumahan, kesehatan dan pendidikan, serta pengembangan kegiatan sosial-ekonomi yang berkelanjutan untuk mendorong kemandirian dorongan masyarakat berpendapatan  rendah.

 Pemenuhan kebutuhan dasar akan memberikan peluang bagi penduduk miskin untuk melakukan kegiatan sosial-ekonomi rakyat diprioritaskan pada pengembangan kegiatan sosial-ekonominpenduduk miskin di desa-desa miskin berupa peningkatan kualiatas sumber daya manusia dan peningkatan permodalan yang didukung sepenuhnya dengan kegiatan pelatihan yang terintegrasi sejak kegiatan penghimpunan modal, penguasaan teknik produksi, pemasaran hasil  dan pengelolahan surplus usaha.